Gresik, buletinjatim.com || - Reses, masa persidangan I Tahun 2025, penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik Mujid Riduan bertempat di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Minggu (16/3/2025).
Mujid Riduan dalam kegiatan reses kali ini menerima beberapa masukan dari masyarakat juga konstituen nya.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Karmu (39 tahun) warga Desa Turirejo menanyakan terkait cara pemecahan pipil/SPPT karena masih jadi satu dengan induk, meski melalui pemutihan sertifikat hak milik dari program Pak Jokowi beberapa tahun lalu, yang mana SHM sudah dipecah.
Mujid Riduan menjawab keluhan warga Desa Turirejo terkait SHM yang mana pipilnya masih jadi satu.
" Ini menjadi PR saya, selanjutnya akan dibahas di Komisi I bersama BPPKAD, agar ditemukan solusinya. Apalagi dengan program Bupati yaitu Nawa Karsa Gresik Baru, bagaimana masalah ini bisa terselesaikan oleh BPPKAD sehingga tidak menjadi masalah berkepanjangan. Sehingga SPPT bisa dipecah dan masyarakat desa bisa membayar SPPT sesuai nama di SHM," jelasnya.
Selanjutnya, Tri Handoko warga Desa Tulung yang meminta agar keberadaan UMKM diperhatikan terutama untuk pengajuan bantuan dari pemerintah daerah dalam upaya pengembangan usaha.
Mendapat keluhan tersebut, wakil rakyat dapil Menganti-Kedamean ini menerangkan jika masalah hukum atas bantuan hibah untuk pelaku UMKM tahun kemarin oleh oknum ASN, berdampak pada pengajuan bantuan hibah tahun selanjutnya. Karena dihentikan oleh pemerintah daerah sampai kasus hukum rampung.
" Insya allah usulan-usulan pelaku UMKM sementara kita tampung, dan akan kita ajukan di tahun mendatang. Karena saat ini terkendala tidak ada ASN di dinas terkait yang bertugas mencairkan anggaran tersebut, selain minim SDM dan banyak yang pensiun. Maka kita tunggu kebijakan pemerintah daerah selanjutnya," ucapnya.
Sedangkan Ibu tin asal Desa Glindah mengeluhkan layanan kesehatan di UPT Puskesmas Slempit dirasa kurang baik kepada warga yang berobat.
Mujid menegaskan akan melakukan sidak ke UPT Puskesmas Slempit, bagaimana kenyamanan penerimaan dalam melayani pasien/ warga yang berobat kesana. Kita akan koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT puskesmas Slempit, semoga tingkat layanan kembali lebih baik lagi.
Sementara itu, dalam kegiatan masa reses DPRD Gresik selain tanya jawab, juga ada pengisian kuesioner (berisi isian masukan/keluhan masyarakat yang wajib diisi peserta reses). Kemudian masukan tersebut akan direkap dan yang menjadi prioritas akan dilaksanakan oleh wakil rakyat dari dapil masing-masing.
Sebelumnya, Mujid Riduan pun mengungkapkan bahwa kegiatan reses tahap I tahun 2025, agendanya serap aspirasi masyarakat.
" Dimana masukan, keluhan dan harapan bisa diberikan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, struktural partai, ibu-ibu dan lainnya," ucap dia.
Pada kesempatan ini, Mujid Riduan mengungkapkan bahwasannya program-program pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik saat ini, kami (Legislatif) berkewajiban mengawalnya. DPRD menggunakan 3 fungsinya yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.
Adapun program prioritas beberapa diantaranya peningkatan layanan kesehatan di RSUD Gresik Sehati setelah diresmikan operasionalnya oleh Bupati Gus Yani beberapa waktu lalu. Kemudian
pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, jalan desa, embung/waduk dan gedung sekolah negeri. Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan masih banyak lagi.
Khusus untuk layanan BPJS di RSUD Gresik Sehati, Mujid menjelaskan saat ini masih belum berlaku, sehingga untuk sementara warga yang berobat harus berobat secara mandiri. Sambil menunggu Pemkab Gresik dan Dirut RSUD Sehati melakukan kerjasama dengan BPJS rampung.
" Untuk saat ini, lagi diverifikasi oleh BPJS, kemungkinan akan berlaku 5 bulan lagi. Sehingga layanan kesehatan di RSUD tersebut lebih maksimal kepada masyarakat di Gresik selatan," tuturnya. (*)
